Berkenalan dengan Undang-Undang Cagar Budaya

Cukup sering kita mendengar istilah “cagar budaya”, bukan? Apa sih cagar budaya itu? pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan membaca penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang tentang cagar budaya tersebut diundangkan pada tanggal 24 November 2010, oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar dan disahkan pada tanggal yang sama oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-undang No. 11 tahun 2010 ini merupakan pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27). Artinya Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1992 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010.

Gambaran umum tentang penyusunan UU No. 11 Tahun 2010 dapat disimak dalam bagian Penjelasan I. Umum halaman 1-3, seperti diuraikan berikut ini:


Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (living society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (dead monument) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (living monument). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (dead monument). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (living monument). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.


Dari segi struktur isi, Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdiri dari 120 pasal yang dibagi ke dalam 13 bab. Komposisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Bab

Perihal

Bagian

Paragraf

Pasal

Ayat

I

Ketentuan Umum

1

1-38

II

Asas, Tujuan, dan Lingkup

2

1 (a-i)

3

1 (a-e)

4

1

III

Kriteria Cagar Budaya

Bagian Kesatu:

Benda, Bangunan, dan Struktur

5

1 (a-d)

6

1 (a-c)

7

1 (a-b)

8

1 (a-b)

Bagian Kedua:

Situs dan Kawasan

9

1 (a-b)

10

1 (a-f)

11

1

IV

Pemilik dan Penguasaan

12

1-4

13

1

14

1-2

15

1

16

1-5

17

1-2

18

1-5

19

1-2

20

1

21

1-3

22

1-3

V

Penemuan dan Pencarian

Bagian Kesatu:

Penemuan

23

1-3

24

1-3

25

1

Bagian Kedua:

Pencarian

26

1-5

27

1

VI

Register Nasional Cagar Budaya

Bagian Kesatu:

Pendaftaran

28

1

29

1-6

30

1

Bagian Kedua:

Pengkajian

31

1-5

32

1

Bagian Ketiga:

Penetapan

33

1-3

34

1-2

35

1

36

1

Bagian Keempat:

Pencatatan

37

1-2

38

1

39

1

40

1-4

Bagian Kelima:

Pemeringkatan

41

1

42

1 (a-e)

43

1 (a-e)

44

1 (a-e)

45

1

46

1

47

1

48

1 (a-d)

49

1

Bagian Keenam:

Penghapusan

50

1-2

51

1 (a-d), 2. 3

52

1

VII

Pelestarian

Bagian Kesatu:

Umum

53

1-4

54

1

55

1

Bagian Kedua:

Perlindungan

56

1

Paragraf 1

Penyelamatan

57

1

58

1 (a-b), 2

59

1-3

60

1

Paragraf 2

Pengamanan

61

1-2

62

1, 2 (a-d)

63

1

64

1

65

1

66

1-2

67

1-3

68

1-2

69

1-2

70

1

71

1

Paragraf 3

Zonasi

72

1, 2 (a-c), 3

73

1, 2, 3 (a-d), 4

74

1

Paragraf 4

Pemeliharaan

75

1-2

76

1-6

Paragraf 5

Pemugaran

77

1, 2 (a-d), 3-6

Bagian Ketiga:

Pengembagnan

Paragraf 1

Umum

78

1, 2 (a-b), 3, 4

Paragraf 2

Penelitian

79

1, 2 (a-b), 3-5

Paragraf 3

Revitalisasi

80

1-2

81

1-2

82

1

Paragraf 4

Adaptasi

83

1 (a-b), 2 (a-d)

84

1

Bagian Keempat:

Pemanfaatan

85

1-4

86

1

87

1-2

88

1-4

89

1

90

1

91

1

92

1

93

1-2

94

1

VIII

Tugas dan Wewenang

Bagian Kesatu:

Tugas

95

1, 2 (a-i)

Bagian Kedua:

Wewenang

96

1 (a-p), 2 (a-e)

97

1-5

IX

Pendanaan

98

1, 2 (a-d), 3, 4

X

Pengawasan dan Penyidikan

Bagian Kesatu:

Pengawasan

99

1-3

Bagian Kedua: Penyidikan

100

1, 2 (a-j), 3

XI

Ketentuan Pidana

101

1

102

1

103

1

104

1

105

1

106

1-2

107

1

108

1

109

1-2

110

1

111

1

112

1

113

1 (a-b), 2, 3

114

1

115

1 (a-b), 2

XII

Ketentuan Peralihan

116

1

XIII

Ketentuan Penutup

117

1

118

1

119

1

120

1

Unduh Dokumen: Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *